Tuesday, May 22, 2018 19:36

Jebakan Sunset Policy

Posted by on Sunday, December 7, 2008, 17:53
This news item was posted in pajak category and has 28 Comments so far.

Program Sunset Policy tinggal menghitung hari. Sebagian orang belum pernah mendengar program ini. Sebagian yang lain mendengar namun pesimis. Sebagian lagi optimis namun miskin informasi. Sedang sebagian lagi cuek bebek gak peduli. Sebenernya bagus gak sih Sunset Policy ? Sepenting apakah buat kita ?

Dalam kenyataan sehari-hari yang aku alami, bisa dibagi beberapa kriteria orang yang bertanya tentang Sunset Policy. Pertama orang yang bertanya sekedar pengen tau dan karena kenal aku. Nah bisa dibilang cuma pertanyaan Silaturahmi. Pantes-pantesnya lah seorang temen untuk bertanya atas sesuatu yang sedang aku kerjakan. “Eh Dit? Gimana Sunset Policy? Bagus gak sih?”ย ย Dan setelah aku jelaskan mereka antusias namun cuma sesaat. Gak ada perubahan untuk membetulkan SPT ato pun membuat NPWP. Dari golongan ini umumnya emang jarang bersentuhan dengan pajak. (Ato emang cuek banget ๐Ÿ˜€ )

Berikutnya, orang yang tau sebatas untuk kepentingan mereka. Umumnya menanyakan Sunset Policy sehubungan dengan adanya kenaikan pajak atas Gaji mereka di tahun depan jika tidak punya NPWP. Dan juga karena tahun depan bagi yang punya NPWP akan dibebaskan membayar Fiskal Luar Negeri (FLN). Golongan ini masih enak, hanya perlu sedikit dorongan. Dan rata-rata mau membuat NPWP, dengan harapan bisa mendapat keuntungan bebas Fiskal dan tidak ingin dikenakan tarif 20% lebih besar saat menerima gaji bulan Januari tahun 2009. Pertanyaan yang diajukan juga berkisar tentang NPWP, cara mendapatkannya, apa keuntungan da kerugian jika tidak memiliki NPWP, cara menghitung pajak, dan sejenisnya. Lucunya.. pada umumnya kaget ketika mereka mendaftarkan diri untuk membuat NPWP dan mendapati bahwa di kantor pajak sudah ada perubahan dalam melayani. Eh, Dit. Tau gak, di KPP tempat aku mendaftar gak kayak di kantor pemerintah lho. Ramah, gak mau duit? Keren deh? Lha, selama ini aku bicara tentang modernisasi di kantor pajak gak didenger tho ๐Ÿ™‚ Ato emang dikira cuma dongeng ๐Ÿ˜€ Ya itulah yang terjadi jadi “selamat datang di kantor pajak modern”.

Golongan lain adalah orang yang paham pajak dan beneran pengen tau tentang Sunset Policy. Disini masih terbagi lagi, yaitu yang memandang Sunset Policy sebagai sebuah kesempatan baik dan yang memandang Sunset Policy sebagai sebuah jebakan.

Bagi yang memandang Sunset Policy sebagai sebuah kesempatan baik, mereka langsung merespon dengan antusias meski terkesan masih ragu-ragu. Mereka langsung menghubungi AR mereka untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh. Dan pada akhirnya membetulkan SPT Tahunan mereka. Sedikit banyak ini melegakan meski terkadang temen-temen di pajak sendiri terkadang gak rela melihat SPT Tahunan yang dibetulkan itu. Opo tumon, harta dibetulkan nambah sekian milyar tapi kurang bayar tambahannya cuma sekian ratus ribu. Pantesnya sih kalo harta nambah 1 Milyar ya pajaknya kurang bayar sekitar 20%-an ๐Ÿ™‚ Mosok 500ribu. Tapi karena penambahan harta memang tidak ada korelasi langsung dengan penambahan penghasilan jadi ya SPT Tahunan Pembetulan dalam rangka Sunset Policy tadi harus diterima. Keuntungan berupa bebas fiskal dan tarif PPh normal hanya dianggap sebagai bonus, toh selama ini juga atas fiskal dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak mereka. Golongan ini terutama yang dijadikan sasaran oleh kantor pajak untuk membetulkan SPT Tahunan mereka.

Berikut yang memandang Sunset Policy sebagai sebuah jebakan. Dengan keahlian di bidang perpajakan mereka dapat menunjukkan beberapa kelemahan dalam Sunset Policy ini. Salah satu yang sering dijadikan alasan adalah soal PPN dan kemungkinan perubahan peraturan. Sebagaimana diketahui Sunset Policy hanyalah memberikan penghapusan Sanksi atas Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi yang belum disetor dan belum dilaporkan. Disini memang tidak dihapuskan sanksi atas PPN yang kurang disetor. Dalam kasus Wajib Pajak Badan ato Orang Pribadi yang sudah PKP, setiap penambahan pembetulan omset berarti juga penambahan Dasar Pengenaan PPN. Yang berarti ada PPN yang belum dilaporkan. Ini agak aneh. Karena PPN itu pajak yang dipungut dari orang lain. Mosok dia udah ngambil uang orang yang seharusnya disetor ke negara tapi dipakai sendiri eh minta dibebaskan juga plus sanksinya. Kan kasian orang tersebut. Tapi ya begitulah alasan mereka. Apalagi dibilang juga, belum tentu jika Presiden ganti maka aturan Sunset Policy akan tetap seperti sekarang. Lho, aturan Sunset kan ada dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang dibikin oleh Presiden dan DPR. Emang gampang ngubah UU ๐Ÿ˜€ Perlu waktu yang panjang dan tarik ulur kepentingan .. kalo aturan hanya di tingkat Pemerintah sih mungkin saja berubah.

Golongan yang terakhir inilah yang sering menuntut fasilitas perpajakan yang lebih dari sekedar Sunset Policy. TAX AMNESTY. TAx Amnesty adalah penghapusan pajak. Jadi gambarannya gini. Dalam Sunset Policy jika kita ada penghasilan yang belum dilaporkan maka pajak atas penghasilan tadi tetep harus dibayar cuma sanksi bunga 2% per bulan nya dibebaskan. Dalam Tax Amnesty, semuanya dibebaskan bukan cuma sanksinya tapi juga pajaknya. Lebih enak keliatannya. Diharapkan dalam Tax Amnesty, semua dana yang selama ini diparkir di luar negeri dapat kembali di Indonesia dan mampu menggerakkan perekonomian. Betulkah? Ato mungkinkah?

Indonesia sudah beberapa kali menerapkan Tax Amnesty. Terakhir tahun 1984 sehubungan perubahan sistem perpajakan yang semua Official Assisment menjadi Self Assisment. Efektifkah? Enggak tuh. Karena basis data di kantor pajak minim. Sehingga orang tetep aja tidak akan melaporkan kekayaan yang sudah diperoleh selama ini. Toh gak akan ketahuan.

Lho katanya di kantor pajak yang sekarang sudah kuat basis datanya. Apalagi di pasal 35A UU KUP sudah jelas disebutkan bahwaย Instansi /lembaga/asosiasi/pihak lain baik swasta maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke DJP. Ya pasti efektif dong kalo Tax Amnesty diterapkan sekarang ?!

Belum tentu juga bos. Tax Amnesty adalah pengampunan pajak. Jika tax amnesty diterapkan tetap saja orang tidak melaporkan kekayaannya seluruhnya sebab orang masih bisa bertanya-tanya dan mengusut asal usul kekayaannya itu. Mungkinkah si A yang cuma sopir punya Deposito segunung ?!. Jangan-jangan hasil korupsi atasannya yang lalu diatasnamakan si A. Ya semacam money laundring gitu deh. Jadi orang tetap gak akan melapor jujur dengan adanya Tax Amnesty sebab yang diincar adalah Tax Amnesty + Pidana, alias Amnesty secara umum. Bukan cuma pengampunan pajak tapi juga pengampunan pidana. Semacam Release and Discharge (RAD) yang diberikan buat pengemplang BLBI. Masih ingat kan kalo mereka dibebaskan dari pidana sewaktu udah menyerahkan asset senilai BLBI yang mereka terima.ย 

Nah sewaktu jaminan asset tersebut dijual dan ternyata jauh dibawah nilai pasar dan sangat jauh dari hutang BLBI yang udah mereka nikmati akhirnya kasusnya malah gak selesai-selesai.

Sunset Policy adalah perubahan. Dari semula ada yang disembunyikan, sekarang dimunculkan. Semua ikhlas untuk berubah. Hanya sanksi yang dihapuskan. Suatu perubahan yang kecil memang, namun perubahan ini harus dilakukan. Bagi yang lain, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan sebab .. hati seekor tikus akan tetap seekor tikus. Semoga aku salah. ๐Ÿ™‚

ย 

Ingin bertanya tentangย Sunset Policy atauย pajak ???ย 
Silakan ikut dalam forum diskusi. Melalui forum semua yang memiliki masalah yang sama dapat saling berbagi.ย Gratis. ๐Ÿ™‚ Atau kirimkan email Andaย disini.ย 

You can leave a response, or trackback from your own site.

28 Responses to “Jebakan Sunset Policy”

  1. 2008.12.09 08:09

    lagi diurus oom
    thx buat penjelasannya kemaren ๐Ÿ˜€

    Ades last blog post..26 more to go

    # senang dapat membantu Anda

  2. 2008.12.09 09:17

    Akhirnya Ade sadar juga ๐Ÿ˜€

    *Emang kemarin2 pingsan yah ๐Ÿ˜›

    Triyanis last blog post..PPh Final bagi pengusaha Real Estate mulai 1 Jan 2009

    # akhirnya.. ๐Ÿ™‚

  3. 2008.12.10 10:03

    habis dapat npwp trus gimana? en susah juga tuk mengerti bahasa perpajakan, undang-undang nya, cara kerjanya, cara pelaporannya… wah membingungkan dan menyita waktu.

    mo ngasih duit ke negara aja susah, hehehe…

    # susahnya dimana sih mas ? bukannya susah lagi kalo aku yang ngitung pajak mas wempi (official assesment) , nanti dibilang gak segitu, trus mas wempi protes dan ngitung sesuai versi mas wempi. nah sekarang yang mas wempi musti lakuin ya ngitung pajak mas wempi sendiri. ini yang dibilang self assesment. kalo udah diitung gimana? ya dibayar ke bank. trus dilapor ke kantor pajak. udah deh. gampang tho ๐Ÿ˜€

  4. andy
    2008.12.10 21:59

    deposito yang kita laporkan di Sunset Policy apakah bisa/akan diusut?
    Apakah ada UU atau apa aja yang mengaturnya?
    Trims.

    # Pasal 1 Keppres No.68 tahun 1983 menyatakan bahwa terhadap deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal).

  5. hendy
    2008.12.10 23:14

    berarti sunset policy itu cuman pembebasan bunga pajak tahun2 sebelumnya ya??
    sedangkan pajak yang dilaporkan tersebut masi tetap harus dibayar??.
    misalkan saya sekarang sudah punya npwp, dan ingin melanjutkan pendidikian di luar negri bagaimana dengan pembayaran pajaknya? sedangkan saya tidak bekerja di dalam negri? apakah bakal diusut dikemudian hari?

    # (a) betul. (b) kewajiban pemilik npwp adalah melaporkan SPT Tahunan, sehingga akan diketahui berapa pajak yang dibayar. baik kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. yang dikenai pajak adalah penghasilan. jika tidak ada penghasilan ya lapor NIHIL. (c) dinegara manapun jika ada pelanggaran pajak tentu akan diusut.

  6. 2008.12.11 01:46

    duh saya kok masih gak mudeng ama policy ini ya? ๐Ÿ˜•

    # gapapa cK, ada aku. *sok gentle

  7. jessy
    2008.12.17 10:15

    Mohon info, kalo saya dapat warisan perhiasan and emas dari orangtua, apakah akan kena pajak? dan bila dicantumkan di SPT, di bagian mana ya?
    Thanks

    # salam kenal mas. mohon maap agak lama balasnya.
    warisan sesuai dengan UU Pajak Penghasilan tidak dikenakan pajak (Pasal 4 ayat 3). Pada saat diperoleh dicantumkan di SPT Tahunan Orang Pribadi dalam bagian Penghasilan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak. Dan juga dalam bagian Daftar Harta.

  8. 2008.12.20 14:44

    Mas, saya PNS sedang sekolah di Malaysia. Apa perlu bikin NPWP sekarang ya. Soalnya saya kan masih dapat gaji PNS, sedangkan untuk pelaporan dan pengambilan kartu ngga memungkinkan karena saya ngga bisa pulang ke Indonesia hanya untuk ngurus itu saja. Lagi pula rumah saya sedang dikontrakkan ke mahasiswa, yang belum tentu ngeh kalo nanti kartu saya dikirim ke rumah. Makasih

    Iwan Awaludins last blog post..Pindah dari WordPress ke Blogspot?

    # Bikin aja mas, kan bisa secara online lewat http://www.pajak.go.id
    Setelah register, mas Iwan akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS). Print, dan kirimkan ke KPP tempat mas Iwan terdaftar. Dalam waktu seminggu akan diproses oleh KPP dan Kartu NPWP akan segera dikirim. Kartu hanya sekedar “tanda” mas, yang penting adalah Nomor-nya. Kartu hilang pun tinggal minta di cetak ulang.

  9. 2008.12.23 21:54

    Apa kata dunia kalo belum punya NPWP, tul gak tuh?
    Sedikit curhat, kmaren ada perbincangan sedikit di hotspot taman ahmad yani medan. Dengan 2 org yang baru kenal, mrk itu dosen dan tercatat sebagai pegawai negeri. Tetapi mrk mengajar di sekolah tinggi swasta juga dan sekolah tinggi swasta tsb mengharuskan bapak2x ini urus NPWP.

    Nah si dosen tsb kan pegawai negeri, gajinya dibayar dari pajak. Apakah mrk adalah wajib pajak juga?
    Kata mrk, pernah urus NPWP tapi kata org pajaknya gak usah? Wah bingung nih.

    # tetep pak. saya juga pns dan saya memiliki npwp. pegawai negeri memang digaji pemerintah dan pajaknya juga dibayar pemerintah. tetapi tidak kemudian bebas dari aturan UU KUP, dimana disebut bahwa jika kewajiban pajak subyektif dan obyektifnya terpenuhi maka dia wajib memiliki NPWP.

  10. jessy
    2008.12.29 20:42

    Pak saya ingin bertanya,
    apabila paman saya adalah wajib pajak perseorangan, dikarenakan usia beliau sudah tua dan sakit-sakitan, beliau sudah tidak mampu lagi mengurus usahanya. Usaha beliau akan dilimpahkan ke salah satu keponakannya karena beliau tidak berkeluarga. Pertanyaan saya, dapatkah NPWP beliau namanya diganti dengan nama keponakannya yang saat ini belum ber-NPWP karena baru saja lulus kuliah? sehingga untuk seterusnya keponakan beliau yang akan bertanggung jawab untuk mengurus usaha dan perpajakannya. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Terima kasih sebelumnya.

    # NPWP tidak dapat dipindah tangankan Mas. Meski demikian atas NPWP kepala keluarga dapat “berpindah” ke istri jika sebagai pemilik NPWP sang suami meninggal dunia. Atau berpindah ke “harta warisan” jika ada warisan yang tidak ada pewarisnya.
    Dalam kaitannya dengan usaha, sang paman dapat memberikan “hibah” kepada keponakannya sehingga sang keponakan akan memiliki harta dan usaha. Dan karena sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif maka sang keponakan juga wajib memiliki NPWP.

  11. donita
    2009.01.07 16:34

    mas mau tanya:
    1. kalau perusahaan pernah diperiksa tahun 2002 apa masih bisa ikut sunset mulai 2003 ?
    2. kalau punya NPWP tahun 2009 apa masih bisa ikut sunset ?
    makasih mas atas jawabannya.

    # makasih atas komennya ya mbak ..
    1. tentu saja bisa mengikuti sunset untuk tahun pajak 2003.
    2. sayangnya pemilik NPWP baru yang berhak mengikuti sunset policy hanya yang terdaftar di tahun 2008.

  12. Hadi
    2009.01.08 10:57

    Salam kenal pak, mau nanya mengenai sunset pak.
    saya baru mendapatkan npwp tgl 23 dec 2008, apakah perlu saya mengikuti sunset? jika saya mengikuti sunset, dari tahun berapa mesti saya lapor spt nya? Soalnya di undang undang hanya di tuliskan “tahun tahun sebelumnya”. terima kasih pak

    # sunset policy hanyalah fasilitas yang diberikan negara. jadi silakan saja ingin dipakai atau tidak. jadi tidak ada kewajiban untuk menggunakannya. namun demikian, dengan begitu banyak kemudahan dan keuntungan akibat memanfaatkan sunset policy, tentu saja sayang jika tidak dipergunakan.

    bagi pemiliki NPWP baru yang terdaftar ditahun 2008 dapat melaporkan/membetulkan SPT Tahunan sampai dengan tahun pajak 2007. SPT yang dilaporkan/dibetulkan dimulai sejak seharusnya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, yaitu sejak terpenuhinya persyaratan subyektif dan obyektif sebagaimana diatur dengan Undang-Undang.
    syarat subyektif adalah orang pribadi atau badan. sedang syarat obyektif adalah penghasilan.

    demikian pak hadi, terimakasih kembali.

  13. Olivia
    2009.01.08 17:40

    Salam kenal…
    Terus terang, saya agak bingung tentang ‘makna’ sebenarnya dari policy ini. Pertama, yang mau saya tanyakan, klo saya tidak berpenghasilan (tidak bekerja) dan hanya ber-status sebagai istri, apakah boleh mendaftar NPWP? Kedua, klo saya ada rencana membuka usaha sendiri (meskipun belum tahu kapan pastinya…^^”), apakah boleh mendaftar sekarang? Dan, selama saya masih belum punya usaha sendiri, apakah saya dikenakan pajak? Lalu,ketiga…apakah NPWP suami saya bisa berlaku juga untuk saya? misalkan,klo saya ke luar negeri, untuk menghindari pembayaran fiskal, saya bawa NPWP suami saya. Apakah bisa berlaku juga untuk saya bebas fiskal?

    Thanks!

    # makasih pertanyaannya ya mbak
    begini .. sunset policy merupakan fasilitas yang diberikan negara bagi pemilik NPWP yang merasa belum menyampaikan SPT Tahunan dengan benar untuk membetulkan SPT Tahunannya tersebut dengan jaminan tidak diperiksa dan sanksi atas keterlambatannya dihapuskan. bagi yang belum memiliki NPWP ya disarankan untuk memilikinya terlebih dahulu. dan atas pemilik NPWP baru yang mendaftarkan diri sebelum 31 Desember 2008 berhak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan sampai dengan tahun pajak 2007.

    NPWP adalah identitas Wajib Pajak yang wajib dimiliki sejak memenuhi ketentuan syarat subyektif dan obyektif. syarat subyektif misalnya orang pribadi atau badan usaha. sedang syarat obyektif adalah penghasilan. jadi saat orang pribadi memiliki penghasilan maka sejak saat itulah dia harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mensyaratkan minimal penghasilan yang dikenakan pajak sebesar 15,84 juta.

    nah, atas pertanyaan mbak bisa dijelaskan begini :
    1. UU No.28 tahun 2007 tentang KUP menjelaskan bahwa istri BOLEH memiliki NPWP sendiri terpisah dari NPWP suami. namun TIDAK WAJIB sepanjang belum memenuhi ketentuan syarat subyektif dan obyektif diatas.

    2. pajak penghasilan dikenakan hanya atas penghasilan. sehingga jika tidak ada penghasilan ya tidak dikenakan pajak.

    3. UU perpajakan di Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. dengan demikian sehubungan dengan Fiskal Luar Negeri (FLN) tentu saja berlaku NPWP suami dalam memperoleh fasilitas bebas FLN.

    demikian mbak.. moga tambah paham.

  14. made
    2009.01.22 05:27

    Salam, saya punya usaha dan sudah punya npwp perseorangan, kemarin diterima menjadi PNS, dan diwajibkan memiliki npwp. apa bisa digabung ya di nomor npwp yang sebelumnya? terimakasih.

    # bisa.

  15. arul
    2009.02.12 23:43

    Mau nanya nih.
    Sy cuma karyawan kantoran kecil yang punya gaji pas2 an buat hidup.
    Gunjing2 tetangga mslh sunset bikin kuping panas.
    Apa sih akibat jika gak punya NPWP bagi sy yg nota bene gaji kecil, gak mungkin pegi2 ke luar negri, gak punya usaha apa2, gak pernah pinjam2 duit di bank?

    # bagi kita pribadi ya mas, disebutkan di Undang-Undang bahwa jika karyawan (maksudnya : orang yang bekerja pada orang lain) tidak memiliki NPWP maka Pajak Penghasilan (PPh) nya akan dipotong 20% lebih tinggi dari pada yang memiliki NPWP. selain itu dengan memiliki NPWP kita diwajibkan melaporkan SPT Tahunan yang berisikan penghasilan kita selama 1 tahun dan daftar harta/kewajiban yang kita miliki, dengan demikian kita lebih tertib diri dalam melakukan pencatatan keuangan pribadi/keluarga kita.

    masih banyak yang lainnya mas, apalagi jika yang ditanyakan : manfaat bagi yang lain. ๐Ÿ™‚

  16. Rio
    2009.02.17 01:05

    Hallo pak…saya mau tanya ini mengenai pelaporan Hibah dari orang tua di SPT…itu nanti perlu di lengkapi dengan surat2 hibah atau notaris dan surat lain2 ga pak? atau cukup dengan mengisi di kolom objek yg tidak kena pajak?..kalau melaporkan hibah atas harta bergerak yg dibelikan oleh orang tua nanti orang tuanya akan ditanya2 ga ya pa?…Terima Kasih banyak ya pak… ๐Ÿ™‚

    # setiap hibah pasti didukung oleh akte notaris tetapi itu tidak perlu dilampirkan dalam spt tahunan. cukup mengisi penghasilan atau harta yang diperoleh dari hibah dalam kolom yang tersedia.. sebab setiap spt yang disampaikan oleh wajib pajak adalah benar (ada kalimat seperti itu dalam spt dan ditandatangani oleh wajib pajak) sampai terbukti sebaliknya.

    saat menyampaikan spt ada kemungkinan ditanya-tanya tapi sekedar untuk mengingatkan wajib pajak jika terjadi salah input atau salah memahami maksud dari aturan yang ada. sebagai contoh : hibah mobil dari orang tua tentu saja bisa terjadi jika orangtua memiliki mobil itu sebelumnya (dan telah dimasukkan dalam spt).

    sebab sering terjadi, wajib pajak merasa dijebak oleh petugas pajak karena spt tahunan yang dimasukkan masih ada kesalahan tapi dibiarkan saja oleh petugas pajak. hal ini yang perlu dihindari.

    nuwun.

  17. ngdimin
    2009.02.19 18:59

    Mas aku mau tanya sedikit walo mungkin udah terlambat, beberapa waktu lalu ada informasi orang yang udah punya NPWP tapi masih harus bayar piskal LN (bener ngga yah inponya?)
    terus ade ku belum pernah terima kartu NPWP tapi punya NPWP karena perusahaannya tempat bekerja yang ngurus, nah kemaren pas dia mau minta cetak kartu kok disuruh ngajuin surat permohonan cetak kartu ke kepala kantor pajak ya?
    terus saya yakin pelayanan pajak sekarang lebih modern, terbukti rumah mas juga bagus banget ples ada kendaraan modern lho…

    # sudah diralat dalam harian yang sama, mas. NPWP yang dipakai adalah NPWP perusahaan dan bukan NPWP orang pribadi ya trus harus bayar fiskal.

    agak aneh kasusnya nih mas, kok bisa punya NPWP tetapi tidak punya kartu. bahkan NPWP yang diurus perusahaanpun mustinya tetap dapat kartu. eh sewaktu mo minta dicetak malah disuruh bikin surat ke kepala kantor… ngeselin ya. kemungkinan ada salah komunikasi disini. atau bisa juga mesin cetak kartu npwp nya sedang (ato sudah lama) rusak sehingga wajib pajak dihimbau untuk bikin surat ke kepala kantor supaya kepala kantornya segera merespon. ๐Ÿ™‚

    sebenernya cetak kartu npwp bisa di kpp manapun, bahkan di mobil pajak keliling ato di pojok pajak yang sering ada di mall-mall. silahkan dipilih mana yang terdekat saja jika cuma ingin cetak kartu npwp.

    monggo.

    eh, rumah yang dikanan atas itu ya.. yang ada tulisan IKLAN ? kebetulan bulan rumah saya. rumah saya lebih bagus ๐Ÿ˜€

  18. ririn
    2009.02.24 05:07

    Mas, mohon tanya kalau suami saya warga negara asing, tidak kerja di Indonesia dan tidak tinggal di Indoneisa, sedang saya tetap tinggal di Indonesia. Apakah saya bisa mendapatkan NPWP sendiri. Bagaimana membuat SPT tahunan , sedang saya tidak punya kegiatan yang menhasilkan uang , hidup saya tergantung dari pendapatan bunga bank dari simpanan saya saja. Terima kasih sekali atas bantuan info nya.

    # maaf bu.. baru sempet jawab.
    jika suami sorang WNA dan tidak tinggal di Indonesia dalam minimal 183 hari serta tidak memperoleh penghasilan di Indonesia maka termasuk dalam subyek pajak luar negeri. kewajiban memiliki NPWP adalah jika syarat subyek pajak (badan atau orang pribadi) dan obyek pajak(ada penghasilan) terpenuhi. dalam hal ini ibu dapat memiliki NPWP sendiri sebab telah memenuhi kedua syarat diatas.

    SPT Tahunan nantinya hanya akan dilaporkan NIHIL alias tidak ada tambahan pajak yang masih harus dibayar. dan meski pendapatan dari bunga bank dan daftar hartanya tetap musti diisi.

    demikian bu.

    salam hormat.

  19. Andy
    2009.03.12 16:29

    Pak,saya mau tanya :
    saya buat npwp bulan desember’2008, pengahasilan saya cuma 1.200.000,- / bulan,
    penghasilan yang harus dilaporkan dari januari s/d desember’2008 kan?
    (perusahaan tempat saya bekerja tidak memberikan bukti potong pph karena saya status kontrak)
    terakhir lapor tanggal 31 maret ya?
    sepertinya laporan pajak saya nihil ya? ( status saya kawin belum ada tanggungan dan harta motor 1bh)
    terima kasih.

    # betul sekali pak.. lapor SPT Tahunan dengan status Nihil.

  20. Siska
    2009.04.03 16:24

    Mas, saya mau bertanya, ada Tenaga kerja WNA yang bekerja di perusahaan swasta Indonesia, dan sudah bekerja selama kurang lebih 183 hari. Apakah WNA tersebut harus memiliki NPWP ? Apa persyaratannya ? Bisa dengan fotocopy KITAS ?

    Mohon dijawab ya, mas.
    Terima kasih

    # betul sekali. jika sudah lebih dari 183 hari wajib memiliki NPWP.

  21. Sissassy
    2009.05.28 18:02

    Salam. Pertama-tama saya mau bilang kalau saya adalah satu dari sedikit orang yang bertahan untuk anti pada urusan pajak apalagi dinas pajak. Penyebabnya adalah begini. Kakek saya, yang pada tahun ini genap berusia 99 tahun, masih ditagih pajaknya setiap bulan. Alasannya karena status wajib pajak Beliau adalah wirausaha, jadi pajaknya berlaku seumur hidup. Padahal, beliau adalah seorang tentara AD dan seumur hidup tidak pernah memiliki bisnis komersial apapun. Beliau yang tidak mengerti tentang pajak, memilih membayar seseorang pada era 1950-an untuk mengurus pajaknya. Diluar berbagai pernyataan tentang perubahan kinerja dinas pajak, pada kenyataannya sampai saat ini sudah 10 tahun Saya dan Papa setiap bulan bolak-balik ke dinas pajak untuk meminta pembatalan tagihan pajak Kakek. Setiap bulan kami mendapat jawaban bahwa Kakek sudah dibebaskan dari kewajiban membayar pajaknya, dan setiap bulan berikutnya pula datang tagihan pajak yang baru. Bayangkan!!! Bahkan dinas pajak tidak bisa menggunakan logika berpikirnya tentang seorang manula 99 tahun masih menjalankan bisnis?

    Selain itu, saya bekerja sebagai freelancer bootstrapping perusahaan di luar negeri. Setiap mendapat kiriman honor, Western Union sudah memotong honor saya sekian puluh persen. Selain itu untuk setiap langganan telepon dan internet bahkan makanan saya juga dikenakan PPN. Lantas, saya tidak merasakan keuntungannya saya membayar pajak, karena saya juga belum merasakan bantuan pemerintah pada pegawai-pegawai lepas seperti saya ini.

    Saran dari saya, sebelum memutuskan untuk mengurus punya NPWP dan sebagainya, sebaiknya ketahui dulu baik-baik apa dan bagaimana pajak itu, juga dinas pajaknya. Kasus yang dialami Kakek saya sudah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya.

  22. Andi
    2009.07.30 14:35

    Salam Kenal Pak…

    Saya baru punya npwp (thn 2008) krn ikut2-an acara sunset policy tanpa ngerti lbh jauh apa itu sunset policy ๐Ÿ˜ณ . Saya punya warung dari thn 2002 dgn penghasilan pas2an(1,5jt-2jt /bln) dan blm nikah. Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan :

    1. Bulan Maret kemarin saya hanya menyampaikan spt 2008, apakah saya hrs
    menyampaikan spt dari thn 2002 s/d 2007, mengingat penghasilan saya juga tdk
    memenuhi syarat utk bayar pajak ?Jika harus, apa konsekuensinya jika saya tdk
    menyampaikan spt thn2 sebelumnya ?

    2. Lembar Daftar Harta saya kosongkan krn saya tdk memiliki motor, mobil rumah
    ataupun utang bank kecuali tab sebesar Rp. 15jt di bank. tapi dikolom harta,
    pertanyaannya adalah thn perolehan sedangkan uang tsb bukan hasil sekali
    dapat tapi nabung dikit2 tiap blnnya, krn bingung jadi saya kosongkan. Apakah
    boleh jika di spt 2009 yg akan datang baru saya isi ? dan berkenaan dgn thn
    perolehan, jika saya tulis thn 2002 apakah akan dikenakan sanksi ?

    3. Bapak saya meninggal thn 1991 dan saya mendapat warisan perhiasan logam
    mulia.

    a. Apakah saya jg hrs mencantumkannya di spt ? Jika iya, apakah akan
    bermasalah bagi saya jika saya mencantumkannya di spt 2009 mengingat di
    spt 2008 tidak saya cantumkan ?

    b. Bagaimana dgn nilai warisan yg dicantumkan mengingat harga perhiasan emas
    di thn 1991 Rp.23rb /gram sedangkan sekarang harganya Rp. 245rb/gram ?

    c. Apakah akan menjadi masalah bagi saya nantinya jika saya mencantumkan
    warisan di spt, apakah petugas pajak akan menanyakan bukti dokumen warisan
    tsb.mengingat saya tdk punya dokumen apapun selain akta kematian dan kaos
    kaki yg buat pembungkus ? Apa saran Bapak ?

    4. Apa betul kita hrs punya pembukuan ? Dagang makin hari makin berat, Pak. Buat
    muter ya seketemunya duit di laci aja, tdk pake acara catat-mencatat (buat
    makan aja susah, mikirin pembukuan ???)

    5. Jika suatu saat bangkrut, diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan
    berhentinya kegiatan usaha, bagaimana dgn npwp saya ? Apakah saya hrs tetap
    melaporkan spt tiap tahunnya ? Jika iya, apa yg mau dilaporkan ? (Org sdh
    susah kok msh disusahin ?)

    Terus terang aja Pak, saya berani mengajukan banyak pertanyaan karena saya terkesan dgn cara Bapak memberikan penjelasan yg sederhana (mudah dipahami) dan bersahabat untuk pertanyaan2 sebelumnya. Semoga Bapak juga berkenan memberikan penjelasan untuk pertanyaan2 saya. Terima Kasih

  23. reni
    2009.10.12 11:32

    mau tanya,,,sebenarnya motivasi apa saja yang menyebabkan wajib pajak mengikuti sunset policy ini??

  24. 2010.07.30 11:07

    Makasih ya Mas Nindityo, moga selalu diberkahi oleh Allah karena tulisannya rapi, menarik, blognya bagus, dan mendukung pemerintah.

    Reformasi birokrasi di Dirjen Pajak adalah gebrakan terbesar reformasi administrasi di era SBY-JK, dimana ATM bisa dilakukan untuk perpajakan dll. Selalu update info perpajakan dan ajak orang membayar pajak ya mas.

    dari Izzul-Universitas Lampung, sedang menulis skripsi Reformasi Adm. era SBY-JK
    .-= Izzul´s last blog ..Gempita Pemira =-.

  25. Risma
    2011.03.30 10:45

    mau tnya pak, apa saja persyaratan mengganti kartu npwp perusahaan yang hilang?
    mohon jawabannya yaw pak

  26. 2011.04.07 15:46

    datang ke kantor pajak aja pak.. minta di cetak ulang..

  27. Widya
    2012.05.29 09:23

    Salam kenal, Mas Tyo,
    saya mau tanya, kalau kita karyawati punya satu NPWP dg suami beda belakangnya ….999, bila suami meninggal dunia, apakah saya boleh tetap mengunakan NPWP suami atau harus daftar sendiri lagi. thanks sebelumnya

  28. 2012.06.11 12:22

    menurut saya masih boleh mbak.. toh selama ini harta dan penghasilan sudah dilaporkan di SPT suami. hanya mengubah nilai PTKP dan penanggung jawab saja, jika selama ini ditandatangani suami menjadi ditandatangani istri.
    akan tetapi jika ingin lebih yakin dan nyaman, silakan mengajukan perubahan identitas Wajib pajak dengan form yang ada di TPT. jangan lupa konsultasi dengan AR.
    semoga membantu.

Leave a Reply


A wordpress magazine theme design by Custom Theme Design.