Thursday, May 24, 2018 9:50

Sistem Perpajakan di Indonesia

Posted by on Tuesday, February 5, 2013, 17:44
This news item was posted in pajak category and has 2 Comments so far.
maskot pajak

maskot pajak

Definisi Pajak

  • Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:
    iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
  • Menurut Prof. Dr. Adriani.:
    Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
  • Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja :
    iuran wajib berupa uang atau barang, yang menutup biaya produksi barang2 dan jasa2 kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
  • Menurut Mr.DR.N.J. Feldmann :
    prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norm-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
  • Menurut Pasal 1 UU No.8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdtd UU No.16 Tahun 2009
    kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

  • Menurut Fritz Neumark :
    Fiscal/budgetory function,
    manfaat dan eksistensi pajak guna menutup pengeluaran pemerintah yg tidak dibiayai dr pos-pos ttt (laba perusahaan, cetak uang baru, obligasi)
    Fungsi ekonomi,
    untuk menggalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah (mencegah pengganguran, kestabilan moneter, pertumbuhan ekonomi)
    Fungsi social,
    sebagai alat pemerataan pendapatan (memperkecil beda pendapatan)
  • Menurut Earl R. Rolph :
    Revenue (pendapatan),
    pajak dipungut sesuai dg kebutuhan dana & kebijakan pemerintah
    Resource reallocation
    (pemindahan sumber pendapatan), pajak dipungut guna merubah perilaku prodosen dan konsumen.
    Income redistribution (pembagian pendapatan),
    pajak dipungut secara progresif, maka yang miskin akan terbantu oleh si kaya secara tak langsung dalam pembayaran pajak.
  • Secara Umum:
    Fungsi Budgeter
    sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Misal: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri
    Fungsi Reguler (mengatur)
    sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misal: pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras

Azas Perpajakan

Ajaran Azas Pemungutan Pajak Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An Inquiri into The Nature and Causes of the Wealth of Nations, sbb :

  • Asas Equality,
    bahwa tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing. Tidak dibolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.
  • Asas certainty,
    Pajak yang dibayar mempunyai kepastian hukum dan tidak mengenal kompromi. Kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran pajaknya.
  • Conveinent of payment,
    Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
  • Asas Efisiensi,
    Bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan lebih besar dari pemasukan pajaknya.

Azas pemungutan pajak lainnya

  • Asas Tempat Tinggal / Domisili
    – Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
  • Asas Sumber
    – Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana WP tersebut berdomisili.
  • Asas Kebangsaan
    – Pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan sessorang di suatu Negara. Indonesia menganut asas kebangsaan secara negative melalui Pajak bangsa Asing, yakni pengenaan pajak bagi bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Stelsel Pajak

  • Stelsel Nyata (Riel stelsel)
    Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) sesungguhnya, pengenaannya baru dapat dilakukan setelah berakhir tahun pajak.
  • Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel )
    Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misal: penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian maka pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang pada tahun berjalan.
  • Stelsel Campuran
    Pengenaan pajak yang didasarkan pada campuran stelsel (gabungan stelsel riel dan stelsel fiktif)

Sistem Pemungutan Pajak

Self Assessment System
adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Self assessment System memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk :
– Menghitung sendiri pajak yang terutang;
– Memperhitungkan sendiri pajak yang kurang atau lebih dibayar;
– Membayar sendiri; dan
– Melaporkan sendiri pajak yang terutang

Official Assessent System
adalah suatu sstem pemungutan pajak, dimana aparatur pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur pajak.

Withholding System
Adalah suatu system pemungutan pajak, dimana penghitungan, pemotongan dan pembayaran serta pelaporan dipercayakan kepada pihak ke tiga oleh pemerintah.

Yang dimaksud pihak ketiga, misalnya Badan, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Anggaran, dan Bendaharawan.

Jenis-jenis Pajak

  1. Menurut lembaga Pemungutnya :
    – Pajak Pusat / Pajak Negara
    adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan dan pelaksananya adalah Kantor Pelayanan Pajak.
    Contoh : PPN & PPnBM, PPh, dll
    – Pajak Daerah
    adalah pajak yang dipungut oleh daerah Propinsi dan atau Kabupaten dan Kota
    Contoh : Pajak Kendaraan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dll
  2. Menurut Sifatnya :
    – Pajak Subjektif
    adalah : pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (subjeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.
    Contoh : Pajak Penghasilan
    – Pajak objektif
    adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau subjeknya,
    Contoh: cukai rokok, tanpa memandang subjeknya kaya atau miskin, bujangan atau sudah berkeluarga, dll.
  3. Menurut golongan
    ¢ Pajak langsung
    adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
    Contoh : Pajak Penghasilan
    ¢ Pajak Tidak Langsung
    adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain.
    Contoh : Pajak Pertambahan Nilai ‘ yang menanggung adalah pihak konsumen (pihak ketiga) terakhir.

Hukum Pajak

Hukum Pajak Formal :
Peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material menjadi suatu kenyataan.

Memuat cara-cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban Wajib Pajak (sebelum dan setelah menerima ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur pemungutannya

Untuk melindungi fiskus dan WP, memberi jaminan hukum pajak material akan dapat diselenggarapan setepat-tepatnya.

Contoh : UU KUP, UU PPSP, UU PP

hukum pajak

hukum pajak

Hukum Pajak Material :

mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak; siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa objek pajaknya dan berapa besar pajaknya.

Hukum yang mengatur segala sesuatu tentang timbul, besar dan hapusnya utang pajak serta mengatur hubungan antara pemerintah dengan Wajib Pajak

Contoh : UU PPh, UU PPN&PPn BM, UU Bea Materai

Teori Pajak

1. Teori Asuransi, negara menganggap dirinya sebagai perusahaan asuransi dan Wajib Pajak sebagai tertanggung yg wajib membayar premi (pajak).

2. Teori Kepentingan, negara berhak memungut pajak, karena penduduk negara punya kepentingan pada negara. Makin besar kepentingan penduduk pada negara, makin besar perlindungan yang diberikan padanya, dan makin besar pula pajak yang dibayarkan.

3. Teori Bakti, penduduk adalah bagian dari suatu negara, terikat pada keberadaan negara, karenanya harus berbakti pada negara dengan membayar pajak. Teori ini menganjurkan untuk tidak bertanya apa dasar negara pungut pajak.

4. Teori daya beli, pembenaran pemungutan pajak terletak pada efek/akibat pemungutan pajak. Pemungutan pajak membawa efek positip hampir di semua negara, yaitu tersedianya dana yang cukup guna membiayai pengeluaran umum negara.

5. Teori Pembangunan, dana yang terkumpul dari pajak guna pembangunan yg membuat rakyat menjadi adil, makmur, sejahtera.

6. Teori Kontrak, pajak semata-mata suatu jumlah tertentu yang diberikan penduduk kepada pemerintah sebagai penggganti jasa atas perlindungan pada penduduk.

7. Teori organisasi, penduduk secara bersama-sama mempunyai kewajiban secara alamiah untuk menunjang negara dengan membayar pajak.

8. Teori daya pikul, dalam pemungutan pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul/ kemampuan WP. Maka dalam PPh dikenal PTKP, dlm PBB ada NJOPTKP.

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Sistem Perpajakan di Indonesia”

  1. 2014.03.14 16:52

    Hi, numpang sharing informasi. Kalo sedang cari info seputar pajak dalam bahasa Inggris bisa lihat www.online-pajak.com/id/badan/berita-dan-tips/pph-23/pengertian.

    Thanks all.

Leave a Reply


A wordpress magazine theme design by Custom Theme Design.